SERIBUPOST, Beberapa provinsi di Indonesia telah mengumumkan besaran Upah Minimun Provinsi (UMP) 2019, tetapi tidak semua provinsi di Indonesia mengumumkan UMP 2019. Walaupun perubahan atau kenaikanya tidak begitu jauh, kabarnya besaran UMP tersebut naik 8,03 Persen dari tahun 2018. Berikut adalah provinsi dengan UMP 2019 tertinggi hingga terendah :
DKI Jakarta
UMP 2019 tertinggi yang pertama yaitu di Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp. 3.940.972 dimana UMP sebelumnya mencapai Rp. 3.648.035, besaran UMP tersebut naik sekitar Rp. 300.000.
Meski UMP di DKI Jakarta terhitung paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainya. Namun, kalangan serikat buruh di DKI Jakarta berharap dan meminta UMP di DKI Jakarta bisa mencapai Rp 4,2 Juta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim telah menyiapkan solusi untuk meringankan biaya hidup warga Jakarta jika UMP 2019 tidak sesuai ekspektasi buruh di DKI. Beberapa solusinya antara lain memfasilitasi buruh naik bus Transjakarta secara gratis dan memberikan subsidi pangan.
Papua
Papua menjadi Provinsi dengan UMP 2019 tertinggi kedua. Provinsi Papua telah menetapkan besarannya mencapai sebesar Rp3.240.900. Sebelumnya, UMP Papua ditetapkan mencapai Rp. 3 juta atau naik sekitar Rp240.000.
Bangka Belitung
Provinsi Bangka Belitung yang telah menetapkan sebesar Rp 2.976.705 menjadi provinsi dengan UMP 2019 tertinggi berikutnya. UMP tersebut meningkat dari UMP tahun ini yang mencapai sebesar Rp 2.755.445.
Aceh
Sementara itu, UMP 2019 tertinggi lainnya yakni di Provinsi Aceh. UMP 2019 untuk Aceh ditetapkan sebesar Rp 2.916.810. Pada tahun 2018 UMP untuk Aceh ditetapkan sekitar Rp2,7 juta. Artinya terdapat kenaikan sebesar Rp216.810.
Daerah Istimewa Yogyakarta
Provinsi DI Yogyakarta termasuk kategori UMP Paling rendah karena besaran UMP nya dibawah Rp. 2 juta, besaran UMP 2019 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mencapai Rp1.570.922 atau naik dari tahun ini yang mencapai Rp1.454.154.
Namun, pada 2020 mendatang, DIY akan merevitalisasi besaran UMP dengan survei kebutuhan hidup layak (KHL) buruh khususnya dalam variabel non pangan.
Jawa Tengah
Untuk Jawa Tengah, besaran UMP 2019 mencapai Rp1.605.396 atau naik dari UMP tahun ini yang mencapai Rp1.486.065. Besaran UMP tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/62 Tahun 2018 tentang UMP Jateng 2019 berlaku per 1 Januari 2019.
Jawa Timur
Tak jauh beda, UMP 2019 untuk Jawa Timur juga mencapai Rp1.630.059 atau naik dari tahun ini yang mencapai Rp1.508.894. Besaran UMP tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/629/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Provinsi Jatim Tahun 2019.
Jawa Barat
Sementara itu, besaran UMP 2019 yang juga diniai rendah adalah di Jawa Barat yakni sebesar Rp1.668.372 atau naik dari besaran tahun ini yang mencapai Rp1.544.360. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1046-Yanbangsos/2018 tentang UMP Jawa Barat Tahun 2019.
Bagaimana Cara Menghitung UMP ?
Besaran UMP setiap tahunnya telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP)? Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang mengatur tentang kenaikan UMP berdasar penjumlahan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, kenaikan UMP untuk 2019 ditetapkan mencapai 8,03 persen.
Sebagai contoh, UMP 2019 untuk Jawa barat ditetapkan sebesar Rp1.668.372. Angka ini berasal dari kenaikan UMP 8,03 persen atau Rp124.012 dari UMP 2018 Rp1.544.360.
Apa Perbedaan UMP dan UMK ?
Besaran UMP biasanya lebih rendah dari upah minimum kabupaten/kota atau UMK. UMP ini biasanya ditetapkan oleh gubernur sedangkan UMK ditetapkan juga oleh gubernur tetapi atas rekomendasi dari dewan pengupahan, bupati dan wali kota.
Sebagai contoh, jika UMP 2019 Jawa Barat ditetapkan Rp1.668.372, maka besaran UMK di sejumlah kabupaten dan kota bakal lebih dari angka tersebut. Hal itu dikarenakan masing-masing daerah di Provinsi Jabar berbeda-beda. Ada yang ditetapkan sebagai kawasan industri, pertanian dan perkebunan.
Perbedaan lain antara UMP dan UMK ini terdapat pada waktu penetapan. Jika penetapan UMP diumumkan pada setiap tanggal 1 November maka UMK ditetapkan selambat-lambatnya pada 21 November.
Kontroversi
Hampir di sejumlah daerah, penetapan UMP ini mendapatkan rekasi terutama di kalangan buruh. Kalangan buruh menilai besaran UMP yang ditetapkan setiap provinsi dinilai rendah.
Ada juga kalangan buruh yang menilai penetapan UMP harus dihapuskan seiring adanya penetapan UMK. Dengan kata lain, UMP diberlakukan untuk siapa jika semua daerah di kota dan kabupaten telah memiliki besaran UMK.
Sumber: Cekaja.com
